Meneruskan panggilan perjuangan Kelas Menengah NKRI untuk Papua

Petisi Warganegara NKRI untuk Papua (Berita Pagi, 5 Juli 2012)
“Meneruskan panggilan perjuangan Kelas Menengah NKRI untuk Papua”

Papua belum menjadi perhatian yang serius dari Pemerintah RI, demikian salah satu kesimpulan yang muncul dari diskusi Petisi Warganegara NKRI untuk Papua dengan beberapa narasumber. Diskusi yang berlangsung di Gedung Paska Sarjana UGM melibatkan Arifah Rahmawati, dari Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM, serta Erich Kaunang dari Indonesian Consortium for Religious Studies yang telah berbagi pandangannya tentang Dialog Papua Jakarta untuk Petisi Warganegara NKRI untuk Papua. Ketidakseriusan ini terlihat dari rendahnya tindakan lanjutan yang difasilitasi pemerintah RI terhadap UU 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Ada banyak aspek yang disinggung dalam Otsus belum direalisasikan didalam separuh waktu pelaksanaannya. Misalkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang belum dibentuk sehingga berdampak terhadap penanganan Papua yang berat sebelah. Pelebelan separatisme, gerakan OPM menjadi alasan untuk Negara memperbanyak kehadiran TNI/Polri menjaga Papua, memelihara keutuhan wilayah NKRI. Pendekatan militer tampil menunjukkan tentang ketidakseriusan negara terhadap penanganan Papua.

Arifah Rahmawati menganalisis tentang Petisi Warganegara NKRI untuk Papua, yang mentarget kelas menengah di Indonesia sebagai agen perubahan tetapi yang selama ini belum tergarap dengan baik, diharapkan bisa mendorong pemerintah RI melakukan transformasi kekerasan di Papua. Sambil menyinggung teori John Paul Lederach tentang struktur piramida dari masyarakat, Arifah mengingatkan bahwa selama ini persoalan Papua dilakukan pada tingkat elitis, sebagai inisiatif dari pemerintah RI. Tidak heran apabila pendekatan ini menghasilkan tanggapan yang sama dari pihak pemimpin Papua. Perjuangan Papua seolah-olah adalah perjuangan beberapa orang atas nama banyak orang untuk Papua. Akhirnya, Papua sekedar menjadi komoditi politik untuk sebagian kelompok elitis di NKRI. Padahal persoalan Papua adalah persoalan kemanusiaan yang berhubungan dengan lapisan basis dalam masyarakat Papua. Mereka yang berhadapan dengan masalah-masalah kesehatan, kekurangan gisi, pendidikan, perumahan, peningkatan ekonomi dsbnya.

Menggunakan istilah, Sostenes Sumihe dalam diskusi di status Facebook dengan Farsijana Adeney-Risakotta, masalah Papua semata-mata dilihat sebagai persoalan politik. Papua belum ditangani secara komprehensif, masalah kemanusiaan yang harus difasilitasi oleh Negara untuk mendorong pencapaian hak-hak warganegaranya. Ketimpangan dan jurang pemisah untuk menjembatani antara masyarakat basis, warga akar rumput, dengan pemerintah, kelompok elitis seperti tergambar pada piramida kelas transformasi konflik dari Lederach bisa difasilitasi oleh kelompok menengah Indonesia. Kelompok menengah inilah yang perlu didorong keluar dari kenyamannya untuk menyadarkan pemerintah dan melakukan terobosan-terobosan kemanusiaan bagi Papua. 

Penguatan kelompok menengah seperti sedang dilakukan oleh Petisi Warganegara NKRI untuk Papua, supaya bisa terlibat mentransformasikan wajah kemanusiaan dari kebijakan negara, perlu diimbangi dengan penguatan langsung pada basis. Menyinggung tentang model konflik sosial yang melibatkan warga masyarakat akar rumput, Farsijana Adeney-Risakotta, sambil menunjukkan contoh konflik masa di Maluku Utara, mengatakan bahwa penguatan masyarakat basis sangat perlu dilakukan segera karena lapisan ini dengan sangat mudah dapat dimobilisasi untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok masyarakat basis lainnya. Kebijakan lokal berbasis masyarakat perlu difasilitasi sehingga mereka bisa menyadari tentang mekanisme negosiasi dan penyelesaian perdamaian yang ada pada pengalaman budayanya. Untuk Papua, penguatan kelompok basis memang harus difasilitasi oleh orang-orang Papua sendiri.

Upaya ini harus dilakukan segera untuk menghindari ekskalasi kekerasan yang mungkin bisa terjadi di tingkat basis. Beberapa kali muncul berita tentang perang antara suku di Papua. Berita-berita tentang hal ini perlu diwaspadai, karena sangat jelas terlihat di TV, aparat sedang menonton sambil tertawa-tawa melihat perang tersebut. Masyarakat basis terus perlu didorong untuk bersatu menghadapi persoalan Papua sebagai masalah bersama sehingga upaya untuk memecahkan mereka untuk menantang satu sama lain bisa dihindari. Masyarakat basis perlu disadarkan bahwa kemungkinan mereka diprovokasi sangat mudah terutama ditengah-tengah bara konflik yang sedang memanas di Papua.

Kelas menengah sebagai kelompok penekan bagi Pemerintah RI, merupakan tantangan bersama semua insan di Indonesia. Kelas menengah Indonesia adalah mereka yang mempunyai akses kepada media jejaring sosial maya. Kenyamanan yang sedang dinikmati oleh kelas menengah, termasuk perjuangan kelas menengah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dari pengalamannya berada di Papua untuk memahami aspirasi masyarakat terhadap penyelesaian persoalan Papua, Erich Kaunang berpendapat bahwa sangat sulit untuk menemukan tokoh Papua yang bisa menyatukan semua pihak, berbagai sub-etnik yang kompleks di Papua.

Karena itu, sebenarnya di Papua, yang paling menonjol terlihat adalah dua kelompok, yaitu kelompok menengah dan kelompok basis. Kelompok elit seringkali menerima penolakan dari kelompok-kelompok menengah apabila prosedur representasinya tidak melalui mekanisme yang dianggap adil oleh masing-masing sub etnis maupun berbagai kelompok lain dalam masyarakat. Inilah juga tantangan yang harus dihadapi bersama oleh masyarakat di Papua, sehingga visi perjuangan Papua perlu dibukakan lebih luas dari hanya perjuangan politik tetapi lebih dari itu adalah masalah kemanusiaan. Masalah yang sedang dihadapi oleh warga masyarakat biasa yang tersebar di berbagai wilayah di Papua.


Sudah pasti, masyarakat Papua dengan keluasan daerah dan kompleksitas etnisnya, berkeinginan mengelola masyarakatnya sebagai "Papua Indonesia" bukan "Indonesia Papua", demikian ditegaskan oleh teman-teman dari Tabloid Jubi Online, dalam dialognya dengan Farsijana Adeney-Risakotta. Sudah lama, NKRI disatukan dengan menggunakan format budaya politik dominasi di Indonesia untuk membentuk keindonesiaan. Seringkali mengindonesia dianggap menjawanisasikan. Walaupun di Papua, penguasaan ekonomi terlihat dikendalikan oleh masyarakat pendatang terutama mereka dari latar belakang BBM (Bugis Buton Makassar), tetapi sentimen terhadap warga Jawa masih sering terletup keluar dari warga lokal asli Papua.

Sentimen kepada “Jawa” secara umum mungkin dikaitkan dengan berbagai kekerasan yang terjadi sesudah aparat TNI/Polri disebarkan merata di bumi Papua. Sehingga harapan dari generasai muda seperti disinyalir oleh "Tabloid Jubi Online" terutama untuk pelurusan tentang perjuangan kemerdekaan hak-hak masyarakat Papua membentuk dirinya sendiri dalam wilayah NKRI bisa terus dilakukan secara adil. Penguatan kapasitas masyarakat perlu dilakukan secara sistematis dengan beriringan bersama pemerintah melalui berbagai program yang sebelumnya sudah direncanakan bersama. Ketrampilan untuk mengelola modalitas sosial budaya yang ada pada masyarakat Papua perlu diupayakan sehingga masyarakat Papua dengan kekayaan kebijakan lokalnya bisa mengembangkan strategi pemerintahan yang kontekstual.

Tampilnya harapan pada kelas menengah Indonesia untuk memulai proses penguatan kapasitas budaya diberbagai daerah dalam rangka membangun NKRI yang sesuai dengan cita-cita proklamasi harus bisa membuka jalan bagi perbaikan kehidupan sosial politik ekonomi di Indonesia. Kekuatan kelas menengah di Papua juga perlu didorong untuk mengambil posisi pengembangan Papua yang merata tidak hanya pada pengelolaan pemerintahan. Terlihat minat studi generasi Papua misalkan di Yogyakarta, lebih cenderung pada studi pemerintahan. Kelas menengah Papua perlu didorong untuk belajar di berbagai bidang sehingga bisa dengan trampil bekerjasama dengan sesama saudara NKRI yang berada di Papua untuk membangun Papua.

Pengelolaan kurikulum pendidikan berbasis kebutuhan Papua perlu memperkaya pembelajaran bidang pemerintahan sehingga calon-calon birokrat baru di Papua juga mengerti berbagai masalah lain yang perlu ditangani secara komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat basis. Pengalaman mengelola demokrasi, keadilan dan kesejahteraan di Papua, setidaknya bisa menjadi awal yang baik bagi pembelajaran demokrasi berbasis daerah di seluruh Indonesia. Terutama mendorong setiap daerah untuk mengembangkan sumber daya manusianya menjawab kebutuhan daerahnya, termasuk mampu mengelola sumber daya alam yang melimpah di wilayahnya.

Sisi positif dari perjuangan bersama masyarakat Papua, seperti yang muncul dari diskusi antara Petisi Warganegara NKRI untuk Papua dengan berbagai narasumber, baik yang berlangsung secara tatap muka maupun melalui online, menaruh harap baru bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Demokrasi menjadi kenderaan bagi perjuangan Reformasi di Indonesia. Persoalan Papua, seyogiannya perlu diletakkan dalam kaitan dengan penegakan demokrasi paska Reformasi. Ketika persoalan Papua dipisahkan dari konteks gerakan Reformasi di Indonesia, Papua menjadi semata-mata komoditas politik dari berbagai kepentingan di tanah air. Petisi Warganegara NKRI untuk Papua sudah bergulir mencoba mewadahi kesumbatan demokrasi yang selama ini seolah-olah menjadi domain bagi politikus yaitu wacana partai-partai politik.

Forum Petisi Warganegara NKRI untuk Papua bukan forum partai politik, tetapi forum warganegara yang peduli untuk memikirkan bersama jalanan kehidupan demokrasi dan pembangunan yang adil, sejahtera serta damai bagi semua lapisan masyarakat. Jadi mendiskusikan persoalan Papua secara publik, menjaring kelas menengah Indonesia untuk menggugah hati mereka terlibat memikirkan bangsa negaranya, merupakan tanggungjawab kita bersama. Kelas menengah Indonesia yang sadar tentang tanggungjawab dan hak kewarganegaraannya diharapkan bisa menyadarkan kepentingan elitis NKRI terhadap kebutuhan masyarakat basis di Papua. 

Papua tidak bisa dibiarkan sendiri bertentangan di antara elit Papua dengan elit Pemerintah RI. Papua adalah pergumulan bersama semua warganegara NKRI yang memperjuangkan keadilan, kesejahteraan dan perdamaian Papua, adalah juga memperjuangkan hak-hak warganegara dirinya sendiri. Kesimpulan ini mencerahkan perjalanan bersama Petisi Warganegara NKRI untuk Papua. Salam solidaritas NKRI (Farsijana Adeney-Risakotta)