Dari Patah Tulang untuk memulai proses perdamaian di tanah Papua

Dari Tulang Patah untuk memulai proses perdamaian di tanah Papua

Versi bahasa Inggeris dari artikel ini dimuat pada blog saya lainnya:
http://farsijanaforpizza.blogspot.com/from-breaking-bones-to-peace-process-in.html

    
Oleh Farsijana Adeney-Risakotta

Tragedi berhubungan dengan nasib. Kehidupan manusia lebih bisa diterima dalam keadaan pujian, keberhasilan, kesuksesan dan kelimpahan daripada kekurangan, kesendirian, kepiluan, ketidakberdayaan dan keretakan. Dalam tradisi Kristen, diskusi mendalam tentang kehidupan yang adil di mana orang-orang yang benar hidup tanpa kesakitan, kedukaan tampil kuat dalam diskusi para nabi seperti terlihat pada cerita keluh kesah setengah perdebatan yang terjadi antara Ayub dan teman-temannya.

Suara sore di Yogya, saya menerima tilpon dari seorang teman aktivis akar rumput yang ingin bertemu dengan saya. Kami akhirnya bercerita di rumah saya sampai malam hari. Sebagai seorang muslim, teman saya ini merefleksikan perjalanan kehidupannya seperti seorang nabi, yaitu nabi Ayub. Saya agak kaget karena ternyata cerita penderitaan nabi Ayub bukan hanya ada dalam tradisi Kristiani dan Yahudi, tetapi juga dekat sekali dalam tradisi Islam. Teman saya ini percaya bahwa masalah yang dihadapinya adalah bagian dari ujian Allah yang tidak akan meninggalkannya apabila ia terus dekat menyerahkan pergumulannya dalam rahmat Tuhan sendiri. Teman saya adalah seorang profesional yang kuat dengan cerita keberhasilannya membela banyak buruh perempuan di Yogyakarta. Sesudah kami lama berdiskusi, saya mulai sadar bahwa kami berdua sedang menggunakan pengalaman iman yang sama dalam mengartikan pergumulan yang dihadapi manusia.

Ayub menggugat kepada Allah untuk semua yang terjadi terlebih terhadap kehidupan bersama yang dimusnahkan atau dihilangkan oleh Tuhan. Penderitaan terjadi karena semua yang dekat dengan Ayub diambil dariNya. Kecuali dirinya sendiri, Ayub yang masih terus bercakap-cakap dengan Allah ternyata terus dipenuh dengan ketakutan tentang bencana yang terus akan datang sampai rohnya sendiri tidak bisa terhindari dari kejaran penghukuman Allah. Membaca Kitab Ayub seperti mendengar keluh kesah tentang seorang yang kehidupannya dipretelin sedikit demi sedikit.

Kisah Ayub berbeda dengan kisah Yakub yang menghadapi tragedi terkait langsung dengan dirinya sendiri. Pernah Yakub menjadi pincang dalam pergulatannya untuk mengerti maksud Tuhan. Ketika Yakub mulai mengertinya, ia kemudian mendirikan mesbah kepada Allah.

Jadi ada dua macam manusia berhadapan dengan bencana, mereka yang dirinya selamat tetapi tidak berdaya karena semua di sekitarnya hancur, kedua, adalah mereka yang dirinya adalah tempat tertimpa bencana.

Kejadian kecelakaan saya karena mobil kami yang tertabrak adalah mirip dengan cerita Yakub.

Baik cerita Ayub maupun Yakub keduanya menunjukkan bahwa manusia mempersiapkan dirinya dalam kedekatan dengan Sang Pencipta. Manusia melihat tanda-tanda yang datang kepadanya untuk mengerti tentang maksud dari perjalanan hidupnya ke depan.

Saya juga melakukan hal yang sama tentang mengapa kami mengalami kecelakaan ketika kami telah berjalan mengelilingi Amerika Serikat. Pertanyaannya mengapa kecelakaan itu terjadi di sana, di California Selatan, di Ventura tempat yang sudah sangat dekat dengan tujuan kami tiba di sana.

 

Ketika persiapan Festival Papua pada saat pelaksanaan Pameran saya di Bentara Budaya Yogyakarta dari tanggal 21-29 Mei 2013. Pada saat itu tulang siku kanan saya digibs karena keluar dari posisinya.

 

Enam bulan kemudian di Amerika Serikat, saya mengalami kecelakaan mobil sehingga membawa saya tinggal di rumah Papua di Santa Barbara, California

 

 

Pada tulisan lain saya menjelaskan tentang keterhubungan antara penderitaan yang saya alami tidak seberapa dibandingkan dengan penderitaan saudara-saudara saya di tanah Papua.  Dengan mata iman saya melihat hubungan antara kecelakaan ini sehingga menghadirkan kami di rumah Papua, rumah dari Charles dan Katherine Farhardian yang dari sini saya mengerti tentang penderitaan saudara saudari saya di tanah Papua. Khususnya sesudah saya mulai membaca buku The Testimony Project Papua yang disunting oleh Charles Fahardian.

Sesudah setahun lebih bekerja langsung dalam masyarakat di Indonesia dengan isu keadilan,  kesejahteraan dan perdamaian di tanah Papua, saya tahu bahwa kehadiran di rumah Papua di Santa Barbara merupakan suatu momentum yang sangat penting. Sepanjang saya memoderatori Petisi Warganegara NKRI untuk Papua, saya sedikitpun belum pernah memberikan kesempatan mendalam untuk mendengarkan suara orang Papua kepada masyarakat Indonesia.

Petisi Warganegara NKRI untuk Papua adalah satu gerakan dunia maya yang bertujuan untuk membangun kesadaran bersama sesama warganegara tentang situasi yang terjadi di tanah Papua. Tujuannya adalah meminta pemerintah RI untuk melepaskan Papua dari target militerisasi. Terkait dengan perundangan yang menyamakan antara seorang teroris dengan mereka yang protes terhadap ketidakadilan yang terjadi ditanahnya sendiri, Petisi Warganegara NKRI untuk Papua mendorong pemerintah untuk berlaku adil dalam membangun definisi yang benar sehingga tidak secara sengaja menyebak, menghukum, menakut-nakutkan orang Papua dengan Undang-Undang Keamanan Nasional.

Dari perjalanan membagikan informasi dan analisis tentang Papua kepada sesama warganegara NKRI, saya telah menulis dan sekaligus mengumpulkan tulisan-tulisan tersebut dalam bentuk buku berjudul Petisi Warganegara NKRI untuk Papua. Analisis dibangun berdasarkan data-data primair maupun sekunder yang mengiring pada kesimpulan bahwa ruang kepada partisipasi orang asli Papua (OAP) dalam mengelola pembangunan di daerahnya sendiri masih sangat terbatas. Pembangunan menjadi simbol penekan dan eksploitasi terhadap OAP daripada kemanfaatan yang dirasakan secara merata oleh seluruh warganegara NKRI di tanah Papua. Dibandingkan dengan kekayaan alam yang berlimpah di tanah Papua, OAP masih hidup dalam keadaan yang memprihatinkan.

Gerakan membangun kesadaran bersama diantara warga Papua terhadap ketidakadilan yang sedang terjadi di Papua selalu berakhir dengan tuduhan subversi yang disampaikan oleh pemerintah RI terhadap pemimpin-pemimpin OAP yang berani mempertanyakan penegakkan keadilan dan penghapusan militer di tanah Papua. Pemimpin-pemimpin Papua yang berwibawa harus dibunuh untuk menghilangkan jejak kekuatan OAP yang mampu membangun daerahnya berdasarkan nilai-nilai budaya dan agama yang dipercayainya. Potret pembangunan yang gagal di tanah Papua yang lebih menguntungkan pendatang, para elit Papua dan pemerintah pusat daripada OAP yang berada di daerah pedalaman, lembah, pesisir di seluruh Papua telah dipindahkan menjadi isu perseteruan antara NKRI dengan para pemberontak. NKRI sekarang sedang mengumumkan perang dengan warganegara NKRI yang disebut sebagai OPM atau KNPB atau SATGAS Papua.

Pastor Neles Tebay dalam bukunya Dialog Jakarta-Papua, Sebuah Perspektif Papua yang diterbitkan tahun 2011 menggarisbawahi pentingnya dialog dilakukan di antara pemerintah Pusat dengan berbagai kelompok yang ada di tanah Papua. Di antara kelompok tersebut adalah mereka yang menamakan dirinya Organisasi Papua Merdeka atau Komite Nasional Papua Barat. Proses dialog harus dimulai mengingat kejadian-kejadian kekerasan yang menimpa OAP sebagai warganegara NKRI yang terus terjadi. Kekerasan-kekerasan dilakukan oleh militer kepada OAP yang kritis seperti sedang berlangsung saat ini ketika para mahasiswa-mahasiswi OAP menolak rancangan UU Otonomi Khusus Plus yang sedang digodok oleh pemerintah Pusat dengan menggunakan kekuatan pemerintah daerah dan segelintir intelektual di Universitas Cendrawasih di Jayapura.

Perangkat hukum yang sudah ditetapkan untuk Papua menjadi daerah otonom melalui UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001 dan perubahannya yang diterbitkan melalui UU No.35  Tahun 2008 berisi kebijakan pengelolaan otonomi khusus terbagi pada Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat.

 

Dalam perjalannya, ternyata kapasitas sumber daya manusia dan sistem di tanah Papua belum bekerja maksimal untuk memberikan ruang partisipasi dari masyarakat akar rumput di berbagai distrik untuk terlibat dalam menghasilkan peraturan daerah yang melindungi hak-hak sosial, budaya, ekonomi dan politik OAP seperti yang dimaksudkan dalam Otsus itu sendiri. 

 

Evaluasi dan rekomendasi dari  Orang Asli Papua terhadap Otsus Papua sebenarnya bukan pada pernyataan kegagalan Otsus tetapi tekanan untuk segera melakukan dialog di antara Jakarta dan Papua.  Tuntutan dialog Jakarta – Papua atau dialog antara Rakyat Papua dan Pemerintah Pusat merupakan hasil rekomendasi resmi pada rapat dengar pendapat dalam rangka evaluasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dilakukan pada hari Kamis sampai dengan Sabtu dari tanggal 25 -27 Juli 2013.

 

Dalam rapat dengar pendapat itu seluruh perwakilan OAP hadir.  Ada tujuh wilayah adat Tanah Papua yang hadir pada rapat tsb, yaitu  wilayah adat Mamta/Tabi, Saireri, Domberai, Bomberai, Anim Ha, La Pago, dan Mee Pago. Acara rapat dengar pendapat difasilitasi oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) dari Propinsi Papua dan Papua Barat.  Diluar jalur tujuh wilayah ada, juga dihadirkan wakil-wakil dari 40 Kabupaten Propinsi Papua dan Papua Barat. Menurut berita dari Tabloid Jubi, setiap perwakilan diberikan kesepatan untuk menyampaikan hasil evaluasi di tingkat kabupaten berdasarkan 280 pertanyaan umum yang dibuat dan disebarkan oleh MRP pada bulan Juni 2013.

 

Rapat dengar pendapat tersebut juga membedakan antara beberapa aspek yang kemudian diterjemahkan keliru oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yaitu bahwa rapat dengar pendapat untuk mengevaluasi Otsus tidak dimaksudkan untuk memberikan legitimasi terhadap rencana UU Otsus Plus atau Undang-Undang Pemerintah Papua.  Kesimpulan dari rapat dengar pendapat yang menghadirkan perwakilan Orang Asli Papua terkait dengan implementasi dan kinerja apatur pemerintah di tingkat Pusat, Propinsi Papua, Propinsi Papua Barat, semua Kabupaten dan Kota dinyatakan gagal tidak otomatis memberikan dasar bagi perubahan perundangan seperti yang sedang diperjuangkan oleh Gubernur Papua terkait dengan Rancangan UU Otsus Plus. Ketua Panitia Rapat Dengar Pendapat, Yakobus Dumupa membacakan pandangan umum Rapat yang menghasilkan dua rekomendasi yaitu:

 

1.       Membuka ruang untuk dialog antara rakyat Papua dengan Pemerintah Pusat yang dimediasi oleh pihak netral dan dilaksanakan ditempat netral.

2.       UU No.21/2001 sebagaimana diubah dengan UU No.35/2008 tentang Otonomi Khusus untuk Propinsi Papua dan Papua Barat direkonstruksi setelah melakukan tahapan yang disebut dialog Jakarta-Papua.

 

Untuk mempersiapkan tuntutan dari representasi OAP terhadap dilakukannya Dialog Jakarta-Papua, maka saya sebagai moderator Petisi Warganegara NKRI untuk Papua akan meliris cerita-cerita dari pemimpin Papua yang selama ini tidak dilibatkan dalam berbagai perundingan karena mereka dianggap sebagai OPM atau KNPB.  Tulisan tentang mereka dirilis pada tulisan terpisah.

 

Selamat membaca dan salam amalulukee

Ttd

Farsijana Adeney-Risakotta

 

 

Referensi:

1.       The Testimony Project Papua edited by Charles Farhardian (2007)

2.       Tabloid Jubi, 28 Juli 2013