Empat Orang Meninggal Karena Busung Lapar di Papua Adalah Bencana Nasional!

Empat  Orang Meninggal Karena Busung Lapar di Papua Adalah Bencana Nasional!

Oleh Farsijana Adeney-Risakotta

Busung lapar yang sedang melanda Propinsi Papua Barat di Kabupaten Tambrauw, Kecamatan Kwoor di beberapa desa pedalaman mengagetkan pimpinan bangsa.  Laporan  terkait jumlah korban busung lapar yang dipublikasikan oleh masyarakat sipil di akar rumput, LSM Belantara dibantah oleh Pemerintah Pusat maupun Pemda.  Laporan ini meledak di dunia maya di akhir bulan Maret 2013. Diperlukan lebih dari seminggu sebelum pemerintah pusat mengirimkan TIM UP4B ke tanah Papua. Klarifikasi akan dilakukan oleh TIM UP4B tentang jumlah korban sekaligus melakukan penanganan kesehatan darurat di tempat kejadian. Laporan dari website UP4B menjelaskan tentang keberangkatan TIM UP4B ke tempat kejadian berhadapan dengan tantangan geografis sehingga pelaporan terbaru setiap saat terkait dengan perjalanan tsb tidak bisa dilakukan. 

Sambil menunggu perkembangan selanjutnya, Petisi Warganegara NKRI untuk Papua telah menulis artikel berjudul “Hindari Perbantahan Jumlah Korban Busung Lapar Papua, Rakyat Tambrauw Perlu Penanganan Kesehatan Darurat! < http://farsijanaindonesiauntuksemua.blogspot.com>

 

Berita pagi ini, 8 April 2013, Petisi Warganegara NKRI untuk Papua mengangkat judul “Empat Orang Meninggal Karena Busung Lapar di Papua adalah Bencana Nasional!

 

Kata bencana kedengaran menakutkan karena terkesan adanya kejadian yang menyebabkan kematian manusia dan kerugian infrastuktur. Istilah bencana merujuk kepada kondisi di mana sekelompok orang mengalami musibah sehingga memerlukan uluran sesama manusia lainnya. Bantuan untuk bencana bisa diberikan untuk mengatasi urgensi sesaat maupun upaya penanganan sistematis untuk waktu yang lama. Pemberian bantuan diberikan tergantung bentuk bencana.

 

Bencana busung lapar Papua menurut Petisi Warganegara NKRI untuk Papua perlu dikategorikan bencana nasional karena penanganan bantuan bukan sekedar sporadis dan temporal. Departeman Pertanian telah mempublikasikan kepada publik temuan penelitian tentang Papua salah satu daerah rawan gizi di Indonesia.

 

Dengan informasi dari Departemen Pertanian ini, busung lapar yang sedang terjadi di Papua harus diterima sebagai kejadian luarbiasa yang perlu ditangani oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Perdebatan  tentang jumlah orang asli Papua di pedalaman yang meninggal karena busung lapar  harus diletakkan dalam perspektif tentang kenyataan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah RI terhadap temuan penelitian Departemen Pertanian tsb.  Kematian bisa dialami oleh masyarakat karena berbagai penyebab. Tetapi apabila kematian disebabkan karena kelaparan, maka pemerintah RI patut bertanggungjawab terhadap peristiwa ini.

 

Kategori kejadian luar biasa untuk kematian busung lapar sengaja digarisbawahi karena ada indikasi bahwa jumlah orang yang meninggal hanya sedikit bukan seperti dilaporkan dari masyarakat sipil yang bekerja di akar rumput.  Menghapus kenyataan bahwa tidak ada kejadian luar biasa, tetapi ternyata ditemukan orang asli Papua meninggal karena busung lapar sekalipun jumlah kecil, jauh dari data yang disodorkan kepada publik, merupakan tindakan yang tidak bertanggungjawab. Argumentasinya, sebab meninggal dengan jumlah rendah tetapi disebabkan oleh busung lapar menunjukkan bahwa pemerintah RI belum mencari solusi bagaimana Papua bisa keluar dari lingkaran kelaparan dan kekurangan gizi seperti dilaporkan dalam penelitian Departemen Pertanian.

 

Kategori bencana nasional harus diterima oleh pemerintah RI untuk menamakan kematian dari busung lapar di Papua sekalipun korbannya sedikit supaya bisa dilakukan tindakan-tindakan penanganan sesuai dengan kriteria bencana.  Kriteria bencana meliputi penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi di mana kemampuan sumberdaya bersama diarahkan dalam mitigasi mengatasi pengulangan atau penurunan resiko bencana oleh sebab yang sama pernah menyebabkan korban di suatu tempat.

 

Kemauan baik pemerintah RI untuk mengakui adanya bencana nasional di Papua harus dibangun secara kenegaraan untuk menghindari pandangan dari orang-orang Papua sendiri. Saat ini ada berbagai pandangan seolah-olah pembiaran terhadap kematian orang asli Papua sedang dilakukan oleh pemerintah RI. Selain kekerasan organik yang masih terus terjadi mengambil hak dasar orang Papua untuk hidup, bencana tersistematis seperti busung lapar, HIV & AIDS juga disinyalir oleh orang asli Papua sebagai upaya dengan sengaja melakukan pembunuhan kepada orang Papua.