Premanisme dan Busung Lapar: Aib Pemerintah dan Kelas Menengah

Premanisme dan Busung Lapar: Aib Pemerintah dan Kelas Menengah

Oleh Farsijana Adeney-Risakotta

Hampir waktu yang bersamaan, dua peristiwa penting terjadi di Indonesia pada akhir bulan Maret dan awal April 2013. Pertama, pada tanggal 23 Maret terjadi penyerangan 11 prajurit Kopassus di Lapas Cebongan, Sleman yang menewaskan dengan sangat keji empat orang tahan Polda DIY. Kasus penyerangan Kopassus hingga kini masih menyisakan pro dan kontra terutama karena pembenaran bahwa mereka membunuh preman. Pihak pendukung kontra menolak pembenaran karena alasan HAM sedangkan kelompok pro mendukung Kopassus. Gerakan anti premanisme bergerak cepat sesudah mantan Pangdam IV Diponegoro, Mayjen TNI Hardiono Sarono di hadapan publik menjelaskan bahwa para penyerang membunuh empat preman. Ketika itu belum jelas siapakah penyerang. Sesudah Tim Investigas TNI AD mengumumkan pengakuan penyerang dan terungkap mereka adalah prajurit Kopassus, segera mendapat apresiasi dari Presiden SBY yang memuji keterusterangan 11 prajurit sebagai “kesatria”. Menurut saya pujian Presiden SBY bertujuan untuk mendongkrak popularitasnya, terutama di kalangan pendukungnya yang loyal dan pernah memilihnya dalam pemilu 2004 yang terulang lagi pada tahun 2009. Pandangan ini saya tulis dalam artikel blog berjudul “Dari Preman ke Kesatria Presiden SBY Mendongrak Popularitasnya. Yogya Sasaran Operasi Intelejen”.  

Kedua, pada awal April tersebar di media massa pemberitaan tentang 95 orang meninggal di Propinsi Papua Barat, di kabupaten Tambarauw karena busung lapar. Gubernur Papua mengawali kunjungan Tim gabungan, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan UP4B yang langsung mengunjungi ke lokasi tiga desa yang dihebohkan terserang wabah, meralat jumlah yang meninggal dari 95 menjadi 4 orang yang meninggal, diantaranya karena busung lapar.  Hasil kunjungan tim gabungan dibawah pimpinan UP4B ke Kwesefo, Mbatde dan Jokbi Joker, diumumkan bahwa tidak ada busung lapar kecuali pasien yang sakit karena kekurangan gizi. Ketika petugas mewawancarai kematian yang terjadi di ketiga desa tersebut, masyarakat sendiri sulit mendeskripsikan penyebabnya. Riwayat sakit seseorang yang menyebabkan kematian sulit diungkapkan karena ketika mereka sakit sampai meninggal tidak ada penanganan kesehatan apalagi dicatat dalam rekaman medis. 

 

Kematian sekalipun dalam jumlah yang kecil disebabkan karena busung lapar bisa digolongkan bencana nasional. Istilah bencana nasional saya gunakan untuk menunjukkan bahwa penanganan kasus busung lapar harus dilakukan terintegrasi dari pusat ke daerah karena Papua sebagaimana disinyalir dalam laporan penelitian Departemen Pertanian;  Papua merupakan salah satu daerah rawan gizi dan busung lapar di Indonesia.  Pandangan saya ini disampaikan dalam artikel online berjudul “Kondisi Warga Asli Papua di Tengah Daerah Pertambangan di Pegunungan Tambrauw” dan “Empat Orang Meninggal Karena Busung Lapar di Papua Adalah Bencana Nasional”.  

 

Kedua fenomena ini sengaja saya paparkan untuk membukakan isi hati manusia. Keduanya terkait dengan sesama warganegara NKRI yang papah. Kaum premanisme yang sekarang sedang dilawan dengan menggandeng pembenaran tindakan penyerangan Kopassus ke Lapas Cebongan adalah para preman kelas teri. Sementara sesama warganegara NKRI di Papua adalah juga mereka yang sangat miskin, terisolasi di tengah-tengah kelimpahan yang diperoleh dari eksplorasi hasil pertambangan di pegunungan Tambrauw.  Pembesaran kasus premanisme dilakukan di kota Yogya, kota saya, sementara pengingkaran kasus busung lapar terjadi di Papua ketika saya bersama dengan sesama warganegara NKRI sedang memperjuangkan pengawalan bersama untuk mendorong pemerintah RI memfasilitasi perdamaian di tanah Papua. Gerakan pengawalan ini tergabung dalam "Petisi Warganegara NKRI untuk Papua" yang bisa diakses melalui https://www.facebook.com/petisi.untuk.papua/  Jadi kedua kasus ini sangat menarik untuk dikaji terutama mengerti bagaimana sejatinya pemerintah RI dan warga masyarakat kelas menengah dalam merespon kedua kasus ini.

 

Memang sangat gampang menjadikan orang kecil sebagai tumbal untuk kepentingan nama baik pejabat, pemerintah. Premanisme adalah upaya menebarkan ketakutan kepada warga masyarakat kelas menengah. Mereka yang menumpas premanisme mendapat gelar pahlawan dari kelas menengah. Saya bekerja dengan perempuan akar rumput di Yogyakarta dan berjalan keliling di seluruh kabupaten dan Kota Yogya sampai ke pelosok-pelosok desa. Saya belum pernah melihat preman seperti yang saya lihat di Kelapa Gading Jakarta Barat atau di jalan-jalan ibu kota DKI. Memang kasus-kasus kriminal perorangan tampil menguatirkan warga masyarakat sebagaimana diberitakan di media cetak lokal.

 

Pemilihan istilah premanisme juga bermasalah. Istilah premanisme digunakan mengandaikan adanya sekolah preman, di mana pengikutnya bisa terlihat di seantero jalan-jalan kota dan desa-desa karena mereka, gerombolan premanisme tidak mungkin tersembunyi tanpa tanda-tanda fisik tertangkap di mata langsung kecuali apabila ada intel sebagai preman yang tampil seperti siluman. Di Yogyakarta, apabila diasumsikan ada premanisme, tentu  sudah meresahkan warga masyarakat sebelum arus balik gelombang dukungan terlihat sesudah mantan Pangdam IV Diponegoro, Sarono menggunakan istilah “preman” untuk menjelaskan siapakah mereka yang diserang dan dieksekusi dalam penyerangan Lapas Cebongan.

 

Penggunaan “premanisme” ternyata berhasil untuk menggegerkan kelas menengah. Kenyamanan mereka terganggu. Lebih baik dihabisi preman-preman tsb karena mereka adalah sampah masyarakat. Tanpa mengerti secara kritis, masyarakat sudah bereaksi memperbesar kasus premanisme, seolah-olah Yogyakarta sudah dikelilingi premanisme. Pembesaran premanisme karena adanya gelombang protes dari berbagai kelompok. Ada yang mengaku melakukannya spontan tanpa dibayar. Siapakah tahu yang sebenarnya dari pengakuan-pengakuan tsb? Jelas untuk kita semua, mereka yang protes masuk di media cetak dan menjadi sorotan televisi.  Kami menerima telepon dari mana-mana di seluruh Indonesia bertanya tentang situasi Yogyakarta.  Kenyataannya kami di Yogyakarta baik saja. Saya masih mengendarai kendaraan motor malam-malam. Minggu lalu, saya pulang dari Gunung Kidul dengan motor tiba di Yogyakarta pada malam hari. Yogyakarta aman, kota damai yang membuat warganegara NKRI dari mana-mana hendak datang dan tinggal di sini. 

 

Sebaliknya, kasus busung lapar, segera sesudah berita tsb sampai di media massa, para pejabat dan kelas menengah bergerak membantah laporan-laporan yang bertebaran. Busung lapar tampil seperti teror yang menakutkan kelas menengah. Berbeda dengan premanisme, teror busung lapar sejatinya menteror nama baik pejabat dan kelas menengah. Busung lapar tampil memalukan, menimbulkan aib yang bisa mengancam pejabat dari pusat sampai ke daerah. Tindakan penelantaran warga masyarakat sampai menyebabkan kematian dari busung lapar melawan perundangan dan hati nurani. Warga yang meninggal dari busung lapar menandakan mereka miskin secara materi maupun pengetahuan tentang gisi. Tindakan cepat dari pemerintah untuk mengatasinya  mendapat pujian seperti dilakukan oleh LSM Belantara menanggapi kesiapannya untuk dipolisikan oleh Bupati Tambrauw yang menganggap nama baiknya dicemarkan dengan pemberitaan 95 orang meninggal karena busung lapar. Abner Korwa dari LSM Belantara memuji Bupati Tambrauw yang sudah menginstruksikan dinas terkait untuk segera mengatasi keadaan terisolasi tiga desa dari fasilitas publik seperti diberitakan pada Radar Timika Online (11 April 2013). “ Namun dari kasus ini lanjut Abner, pihaknya melihat ada hikmahnya, bupati sudah mulai menginstruksikan dinas terkait untuk merencanakan relokasi kampung sesuai keinginan masyarakat dan pembukaan akses jalan ke kampung-kampung tersebut yang sangat terisolir di pedalaman. Ini merupakan dinamika social yang lazim terjadi di Papua. Berbagai persoalan di masyarakat kalau dimunculkan di media publik baru bisa mendapat perhatian serius dari pemerintah. Contoh konkritnya adalah Otonomi Khusus Papua yang hasilnya sudah dinikmati sekarang, kalau tidak ada gejolak sosial yang muncul di Papua tentu tidak ada kebijakan khusus seperti ini “. 

Premanisme yang perluasannya cepat sehingga mendapat dukungan masyarakat, sebenarnya sedang menunjukkan keaiban kelas menengah yang dengan cara gampang hendak menyelesaikan persoalan bersama. Caranya “basmi preman”. Urusan preman bukan tanggungjawabnya. Preman ketika melakukan tindakan kekerasan, ia berhadapan dengan hukum negara. Polisi berkewajiban melakukan pembinaan kepada masyarakat. Preman bukan tugas Kopassus. Masyarakat kelas menengah harus bersama-sama dengan polisi untuk melakukan pembinaan di masing-masing rukun tetangga, rukun warga, pedukuhan, desa, kecamatan dalam mengatasi tindakan-tindakan kriminal yang mengancam warga masyarakat. Berdiri membawa spanduk sebagai tanda protes untuk ditonton seluruh warga dunia di TV bukanlah cara untuk mengatasi premanisme, apabila diasumsikan ada preman di kota damai, Yogyakarta. Memasang spanduk di seluruh perempatan di jalan-jalan kota tentang pembasmian premanisme bukan solusi melainkan anjang pertarungan pengaruh. Pemasangan spanduk bukan jaminan untuk pembasmian preman.


Kuncinya ada pada masyarakat kelas menengah. Kalau masyarakat kelas menengah tidak bersedia sabar untuk melakukan ronda malam, bergaul dengan kelas masyarakat biasa, cara yang paling cepat seperti pemunculan di TV tidak akan menolong mengatasi premanisme. Warga masyarakat di tingkat basis akhirnya akan tahu siapakah sebenarnya yang menjadi preman. Bukan mustahil mereka yang protes tentang premanisme, dalam perjalanan sejarah, malahan terbalik, mereka adalah preman sesuai dengan temuan dari masyarakat akar rumput. Preman dalam hal ini, mereka yang suka membayar orang lain untuk menghancurkan, melakukan kekerasan kepada seseorang lain demi kepentingannya sendiri.

Premanisme dan busung lapar adalah dua fenomena yang bergerak cepat, yang keduanya hanya bisa diselesaikan dengan kesungguhan hati dari pejabat pemerintah maupun masyarakat kelas menengah. Diperlukan keluasan hati nurani yang membuka di sudut sejati diri menyentuh masyarakat kelas menengah sehingga penanganan premanisme, apabila sungguh ada di Yogyakarta, bisa dilakukan bukan sekedar dengan memasang poster dan spanduk tetapi melalui kegiatan pembinaan yang terarah sampai di tingkat RT, RW. Sejalan dengan itu, busung lapar Papua, sebaiknya tidak dilihat sebagai cara untuk menjatuhkan pejabat dan masyarakat menengah, tetapi untuk mendorong perluasan hati nurani dan sejati pembuat kebijakan dan wakil rakyat  dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat yang ada di daerah-daerah rawan gizi di Papua dan di daerah lain seperti yang sudah diteliti oleh Departeman Pertanian sebagaimana sudah saya sampaikan dalam tulisan-tulisan sebelumnya.