Translate

Sabtu, 06 April 2013

Hindari Perbantahan Jumlah Korban Busung Lapar Papua, Rakyat Tambrauw Perlu Penanganan Kesehatan Darurat!


Petisi Warganegara NKRI untuk Papua dalam Morning News (7 April 2013)

Hindari Perbantahan Jumlah Korban Busung Lapar Papua, Rakyat Tambrauw Perlu Penanganan Kesehatan Darurat!

Oleh Farsijana Adeney-Risakotta

Bencana nasional, kematian massal yang sedang terjadi di Papua masih belum tertanggani dengan baik. Suara Pembaharuan online menerbitkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua DPR Papua Barat, Demianus Djimy Idjie. Djimy Idjie meminta Menteri Kesehatan segera turun tangan apabila gubernur maupun bupati Tambrauw lambat merespon kejadian ini. 

Keterlambatan penanganan disinyalir berhubungan dengan perdebatan benar salah terkait dengan jumlah korban busung lapar. Menurut Abner Korwa,  Ketua LSM Belantara Provinsi Papua Barat, pemerintah daerah tidak mempercayai tentang kasus busung lapar yang dilaporkannya. Laporannya terkait dengan kematian 95 orang yang berasal dari Kampung Baddei,  kampung Jokjoker dan Kampung Kosefo  di Kabupaten Tambrauw, Propinsi Papua Barat. Sementara masih ada dua  kampung yang sedang dilanda wabah, juga belum terjangkau.

Konstant Magablo, Ketua Asosiasi Masyarakat Adaat Nusantara (AMAN) Sorong Raya menjelaskan bahwa ada kemungkinan korban yang meninggal bisa bertambah. Diduga penyebab pertambahan korban disebabkan karena bantuan tim medis langsung ke daerah bencana busung lapar hanya dilakukan tiga hari dimulai dari tanggal 26-29 Maret. 

Perdebatan benar salah tentang jumlah korban busung lapar memang bertentangan dengan kebijakan kesehatan yang sedang dicanangkan oleh pemerintah daerah. Program jaminan kesehatan gratis untuk penduduk Papua bahkan diperlakukan secara istimewa kepada penduduk pedalaman. Mengingat letak geografis yang sulit, pemerintah melalui Jaminan kesehatan Papua (Jamkespam) menyediakan bantuan transport kepada penduduk pedalaman yang harus mendapat penanganan darurat kesehatan. Dana bantuan transport kepada penduduk pedalaman dikelola melalui Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). 

Saat ini, seperti dilaporkan oleh Tabloid Jubi Online bahwa Tim UP4B sedang berada di lapangan untuk mengecek secara langsung desa-desa yang terkena wabah busung lapar. Kehadiran Tim UP4B ke  lapangan sudah merupakan kewajibannya  karena UP4B memang mengelola anggaran transportasi kesehatan untuk penduduk pedalaman.  Tim UP4B yang merupakan penggabungan aparat kesehatan lokal dan nasional, diharapkan segera menanggani permasalahan yang sedang dihadapi warga masyarakat dengan menjadikan kasus busung lapar dalam kategori “bencana” yang harus ditanggani segera. 

Endang R Sedyaningsih, Menkes, sebelum meninggal dunia pernah berkunjung ke Papua dan menyampaikan idenya untuk pengadaan layanan kesehatan terbang (flying health care) mengatasi kesulitan geografis di daerah pedalaman. Layanan ini adalah rumah sakit darurat yang dilengkapi dengan peralatan medis dan menetap selama 2-3 bulan. Kapasitas perawatan bisa menjangkau 10-30 orang. Menurut Petisi Warganegara NKRI untuk Papua,  mengingat situasi wabah, rumah sakit terbang perlu menambah kapasitas perawatan sehingga memungkinkan menerima pasien dalam jumlah yang lebih banyak. 

Sumber berita:
3.     Pedui Kasus Gizi Buruk di Tambrauw, TIM UP4B turun lapangan http://tabloidjubi.com/2013/04/06/peduli-kasus-gisi-buruk-di-tambrauw-tim-up4b-turun-lapangan


Tidak ada komentar:

Posting Komentar