Menelusuri Jejak Kebijakan Kesehatan di Papua

Breaking Midnight News:
Menelusuri Jejak Kebijakan Kesehatan di Papua

Hanya setahun sesudah UU Otsus nomor 21 Tahun 2001 terbit, Djekky R. Djoht menulis artikel berjudul “Penerapan Ilmu Antropologi Kesehatan dalam Pembangunan Kesehatan Masyarakat Papua”.  Tulisan Djoht,  dosen di Jurusan Antropologi FISIP Uncen, diterbitkan pada Antropologi Papua, Volume 1, No, 2002.

 

Petisi Warganegara NKRI untuk Papua mengangkat artikel Djoht untuk menjawab pertanyaan yang  terlontar dalam benak pembaca dari  diskusi posting  terkait dengan terkait tulisan di Tabloid Jubi yang dipublikasikan 10 Februari 2013 dengan judul "Kampung Sehat Menuju Papua Baru Sehat, Hanya Mimpi". Mengapa mimpi? Mengapa kebijakan kesehatan Papua sesudah 11 tahun Otsus dinilai gagal?
 

Laporan ini menguji partisipasi warga masyarakat dalam mewujudkan 5 tujuan rencana pembangunan kesehatan di Propinsi Papua untuk mencapai kampung sehat 2011.  

Sekarang tahun 2013, laporan Tabloid Jubi mengevaluasi pencapaiannya. Kesimpulannya menampilkan argumentasi terkait dengan kesia-siaan mimpi pembangunan kesehatan karena tingkat penyakit menular yang dialami oleh anggota masyarakat masih tinggi sekalipun fasilitas kesehatan ditingkatkan. Fasilitas yang disiapkan pemerintah terpusat hanya di kota-kota padahal sangat diperlukan tenaga-tenaga kesehatan yang bisa bekerja dan hidup bersama dengan masyarakat.
Petisi Warganegara NKRI untuk Papua bertanya: Bagaimana kriteria tenaga-tenaga kesehatan tsb?

 

Aksesitas ke tulisan Tabloid Jubi online bisa dilihat pada

http://tabloidjubi.com/?p=12265

Kesimpulan yang sama, nampak pada tulisan Djekky R. Djoht.  

Baiklah, Petisi Warganegara NKRI untuk Papua mengutip kesimpulan dari pandangan Djoht.

“Penggunaan tenaga antropologi kesehatan dalam program-program

pembangunan kesehatan di Papua, menurut saya masih sangat rendah.

Sepanjang pengetahuan saya keterlibatan tenaga antropologi kesehatan

dipakai untuk riset-riset tertentu saja, tetapi belum pernah digunakan dalam

perencanaan pembangunan kesehatan, keterlibatan sebagai konsultan dalam

penanganan kegiatan program kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi

Papua. Tetapi tenaga kesehatan belajar antropologi pernah di programkan oleh

Dinas Kesehatan Provinsi Papua bekerjasama dengan Jurusan Antropologi

Uncen pada tahun 1998. 15 orang tenaga perawat dari 12 kabupaten dan 2

kota di Provinsi Papua belajar Antropologi di Program studi Antropologi

UNCEN. Saat ini mereka telah menyelesaikan pendidikan antropologinya di

Uncen, sayangnya sampai saat ini belum ada evaluasi bagaimana

penggunaan ilmu antropologi kesehatan dalam penanganan masalah

kesehatan di Provinsi Papua” (hal.17).
 

Link ke tulisan ini bisa diakses melalui:

http://www.papuaweb.org/dlib/jr/antropologi/01-01/jurnal/pdf

 

Apakah warganegara NKRI mempunyai pertanyaan lainnya sesudah membaca kedua artikel tsb?

Salam amalulukee