Petisi
Warganegara NKRI untuk Papua (Berita Pagi, 5 Juli 2012)
“Meneruskan
panggilan perjuangan Kelas Menengah NKRI untuk Papua”
Papua
belum menjadi perhatian yang serius dari Pemerintah RI, demikian salah satu
kesimpulan yang muncul dari diskusi Petisi Warganegara NKRI untuk Papua dengan
beberapa narasumber. Diskusi yang berlangsung di Gedung Paska Sarjana UGM
melibatkan Arifah Rahmawati, dari Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM,
serta Erich Kaunang dari Indonesian Consortium for Religious Studies yang telah
berbagi pandangannya tentang Dialog Papua Jakarta untuk Petisi Warganegara NKRI
untuk Papua. Ketidakseriusan ini terlihat dari rendahnya tindakan lanjutan yang
difasilitasi pemerintah RI terhadap UU 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Papua. Ada banyak aspek yang disinggung dalam Otsus belum direalisasikan
didalam separuh waktu pelaksanaannya. Misalkan Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi yang belum dibentuk sehingga berdampak terhadap penanganan Papua
yang berat sebelah. Pelebelan separatisme, gerakan OPM menjadi alasan
untuk Negara memperbanyak kehadiran TNI/Polri menjaga Papua, memelihara
keutuhan wilayah NKRI. Pendekatan militer tampil menunjukkan tentang
ketidakseriusan negara terhadap penanganan Papua.
Arifah
Rahmawati menganalisis tentang Petisi Warganegara NKRI untuk Papua, yang mentarget kelas menengah di Indonesia sebagai agen perubahan tetapi yang selama ini belum tergarap dengan baik, diharapkan bisa mendorong pemerintah RI melakukan transformasi kekerasan di Papua. Sambil menyinggung teori John Paul Lederach tentang struktur piramida
dari masyarakat, Arifah mengingatkan bahwa selama ini persoalan Papua dilakukan pada tingkat elitis, sebagai
inisiatif dari pemerintah RI. Tidak heran apabila pendekatan ini menghasilkan tanggapan yang sama dari
pihak pemimpin Papua. Perjuangan Papua seolah-olah adalah perjuangan beberapa
orang atas nama banyak orang untuk Papua. Akhirnya, Papua sekedar menjadi
komoditi politik untuk sebagian kelompok elitis di NKRI. Padahal persoalan
Papua adalah persoalan kemanusiaan yang berhubungan dengan lapisan basis dalam
masyarakat Papua. Mereka yang berhadapan dengan masalah-masalah kesehatan,
kekurangan gisi, pendidikan, perumahan, peningkatan ekonomi dsbnya.
Menggunakan istilah,
Sostenes Sumihe dalam diskusi di status Facebook dengan Farsijana
Adeney-Risakotta, masalah Papua semata-mata dilihat sebagai persoalan politik.
Papua belum ditangani secara komprehensif, masalah kemanusiaan yang harus
difasilitasi oleh Negara untuk mendorong pencapaian hak-hak warganegaranya.
Ketimpangan dan jurang pemisah untuk menjembatani antara masyarakat basis,
warga akar rumput, dengan pemerintah, kelompok elitis seperti tergambar pada
piramida kelas transformasi konflik dari Lederach bisa difasilitasi oleh
kelompok menengah Indonesia. Kelompok menengah inilah yang perlu didorong
keluar dari kenyamannya untuk menyadarkan pemerintah dan melakukan
terobosan-terobosan kemanusiaan bagi Papua.
Penguatan
kelompok menengah seperti sedang dilakukan oleh Petisi Warganegara NKRI untuk
Papua, supaya bisa terlibat mentransformasikan wajah kemanusiaan dari kebijakan
negara, perlu diimbangi dengan penguatan langsung pada basis. Menyinggung
tentang model konflik sosial yang melibatkan warga masyarakat akar rumput,
Farsijana Adeney-Risakotta, sambil menunjukkan contoh konflik masa di Maluku
Utara, mengatakan bahwa penguatan masyarakat basis sangat perlu dilakukan
segera karena lapisan ini dengan sangat mudah dapat dimobilisasi untuk
melakukan kekerasan terhadap kelompok masyarakat basis lainnya. Kebijakan lokal
berbasis masyarakat perlu difasilitasi sehingga mereka bisa menyadari tentang
mekanisme negosiasi dan penyelesaian perdamaian yang ada pada pengalaman
budayanya. Untuk Papua, penguatan kelompok basis memang harus difasilitasi oleh
orang-orang Papua sendiri.
Upaya ini harus dilakukan segera untuk menghindari
ekskalasi kekerasan yang mungkin bisa terjadi di tingkat basis. Beberapa kali
muncul berita tentang perang antara suku di Papua. Berita-berita tentang hal
ini perlu diwaspadai, karena sangat jelas terlihat di TV, aparat sedang
menonton sambil tertawa-tawa melihat perang tersebut. Masyarakat basis terus
perlu didorong untuk bersatu menghadapi persoalan Papua sebagai masalah bersama
sehingga upaya untuk memecahkan mereka untuk menantang satu sama lain bisa
dihindari. Masyarakat basis perlu disadarkan bahwa kemungkinan mereka
diprovokasi sangat mudah terutama ditengah-tengah bara konflik yang sedang
memanas di Papua.
Kelas
menengah sebagai kelompok penekan bagi Pemerintah RI, merupakan tantangan
bersama semua insan di Indonesia. Kelas menengah Indonesia adalah mereka yang mempunyai akses kepada media jejaring sosial maya. Kenyamanan yang sedang dinikmati oleh kelas
menengah, termasuk perjuangan kelas menengah untuk memenuhi berbagai kebutuhan
hidupnya. Dari pengalamannya berada di Papua untuk memahami aspirasi masyarakat
terhadap penyelesaian persoalan Papua, Erich Kaunang berpendapat bahwa sangat
sulit untuk menemukan tokoh Papua yang bisa menyatukan semua pihak, berbagai
sub-etnik yang kompleks di Papua.
Karena itu, sebenarnya di Papua, yang paling
menonjol terlihat adalah dua kelompok, yaitu kelompok menengah dan kelompok
basis. Kelompok elit seringkali menerima penolakan dari kelompok-kelompok
menengah apabila prosedur representasinya tidak melalui mekanisme yang dianggap
adil oleh masing-masing sub etnis maupun berbagai kelompok lain dalam
masyarakat. Inilah juga tantangan yang harus dihadapi bersama oleh masyarakat
di Papua, sehingga visi perjuangan Papua perlu dibukakan lebih luas dari hanya
perjuangan politik tetapi lebih dari itu adalah masalah kemanusiaan. Masalah
yang sedang dihadapi oleh warga masyarakat biasa yang tersebar di berbagai
wilayah di Papua.
Sudah
pasti, masyarakat Papua dengan keluasan daerah dan kompleksitas etnisnya,
berkeinginan mengelola masyarakatnya sebagai "Papua Indonesia" bukan "Indonesia
Papua", demikian ditegaskan oleh teman-teman dari Tabloid Jubi Online, dalam
dialognya dengan Farsijana Adeney-Risakotta. Sudah lama, NKRI disatukan dengan
menggunakan format budaya politik dominasi di Indonesia untuk membentuk
keindonesiaan. Seringkali mengindonesia dianggap menjawanisasikan. Walaupun di
Papua, penguasaan ekonomi terlihat dikendalikan oleh masyarakat pendatang
terutama mereka dari latar belakang BBM (Bugis Buton Makassar), tetapi sentimen
terhadap warga Jawa masih sering terletup keluar dari warga lokal asli Papua.
Sentimen kepada “Jawa” secara umum mungkin dikaitkan dengan berbagai kekerasan
yang terjadi sesudah aparat TNI/Polri disebarkan merata di bumi Papua. Sehingga
harapan dari generasai muda seperti disinyalir oleh "Tabloid Jubi Online"
terutama untuk pelurusan tentang perjuangan kemerdekaan hak-hak masyarakat
Papua membentuk dirinya sendiri dalam wilayah NKRI bisa terus dilakukan secara
adil. Penguatan kapasitas masyarakat perlu dilakukan secara sistematis dengan
beriringan bersama pemerintah melalui berbagai program yang sebelumnya sudah
direncanakan bersama. Ketrampilan untuk mengelola modalitas sosial budaya yang
ada pada masyarakat Papua perlu diupayakan sehingga masyarakat Papua dengan
kekayaan kebijakan lokalnya bisa mengembangkan strategi pemerintahan yang
kontekstual.
Tampilnya
harapan pada kelas menengah Indonesia untuk memulai proses penguatan kapasitas
budaya diberbagai daerah dalam rangka membangun NKRI yang sesuai dengan
cita-cita proklamasi harus bisa membuka jalan bagi perbaikan kehidupan sosial politik
ekonomi di Indonesia. Kekuatan kelas menengah di Papua juga perlu didorong
untuk mengambil posisi pengembangan Papua yang merata tidak hanya pada
pengelolaan pemerintahan. Terlihat minat studi generasi Papua misalkan di
Yogyakarta, lebih cenderung pada studi pemerintahan. Kelas menengah Papua perlu
didorong untuk belajar di berbagai bidang sehingga bisa dengan trampil
bekerjasama dengan sesama saudara NKRI yang berada di Papua untuk membangun
Papua.
Pengelolaan kurikulum pendidikan berbasis kebutuhan Papua perlu
memperkaya pembelajaran bidang pemerintahan sehingga calon-calon birokrat baru
di Papua juga mengerti berbagai masalah lain yang perlu ditangani secara
komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat
basis. Pengalaman mengelola demokrasi, keadilan dan kesejahteraan di Papua,
setidaknya bisa menjadi awal yang baik bagi pembelajaran demokrasi berbasis
daerah di seluruh Indonesia. Terutama mendorong setiap daerah untuk
mengembangkan sumber daya manusianya menjawab kebutuhan daerahnya, termasuk
mampu mengelola sumber daya alam yang melimpah di wilayahnya.
Sisi
positif dari perjuangan bersama masyarakat Papua, seperti yang muncul dari
diskusi antara Petisi Warganegara NKRI untuk Papua dengan berbagai narasumber,
baik yang berlangsung secara tatap muka maupun melalui online, menaruh harap
baru bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Demokrasi menjadi kenderaan bagi
perjuangan Reformasi di Indonesia. Persoalan Papua, seyogiannya perlu diletakkan
dalam kaitan dengan penegakan demokrasi paska Reformasi. Ketika persoalan Papua
dipisahkan dari konteks gerakan Reformasi di Indonesia, Papua menjadi
semata-mata komoditas politik dari berbagai kepentingan di tanah air. Petisi
Warganegara NKRI untuk Papua sudah bergulir mencoba mewadahi kesumbatan
demokrasi yang selama ini seolah-olah menjadi domain bagi politikus yaitu
wacana partai-partai politik.
Forum Petisi Warganegara NKRI untuk Papua bukan
forum partai politik, tetapi forum warganegara yang peduli untuk memikirkan
bersama jalanan kehidupan demokrasi dan pembangunan yang adil, sejahtera serta
damai bagi semua lapisan masyarakat. Jadi mendiskusikan persoalan Papua secara
publik, menjaring kelas menengah Indonesia untuk menggugah hati mereka terlibat
memikirkan bangsa negaranya, merupakan tanggungjawab kita bersama. Kelas menengah Indonesia yang sadar tentang tanggungjawab dan hak kewarganegaraannya diharapkan bisa menyadarkan kepentingan elitis NKRI terhadap kebutuhan masyarakat basis di Papua.
Papua tidak
bisa dibiarkan sendiri bertentangan di antara elit Papua dengan elit Pemerintah
RI. Papua adalah pergumulan bersama semua warganegara NKRI yang memperjuangkan
keadilan, kesejahteraan dan perdamaian Papua, adalah juga memperjuangkan
hak-hak warganegara dirinya sendiri. Kesimpulan ini mencerahkan perjalanan
bersama Petisi Warganegara NKRI untuk Papua. Salam solidaritas NKRI (Farsijana
Adeney-Risakotta)
